Dampak Kebijakan PPKM terhadap Perekonomian 2021

Jumlah kasus yang terinfeksi virus corona di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data yang masuk sampai hari sabtu tanggal 30 Januari pukul 12.00 WIB jumlah kasus virus corona bertambah 14.518 kasus dalam sehari. Jumlah kasus virus Corona menjadi 1.066.313 kasus. Adanya peningkatan penyebaran virus corona yang terjadi terus menerus membuat pemerintah menerapkan kebijakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Dan diperpanjang sampai 8 Februari 2021. Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan adanya peningkatan virus corona. Pemberlakuan kegiatan masyarakat ini hanya untuk beberapa daerah di Indonesia yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Karena dua pulau tersebut memiliki jumlah kasus yang sangat tinggi. Sehingga jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali dilakukan maka jumlah kasus virus corona di Indonesia akan mengalami penurunan. Hal tersebut akan terealisasi jika pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini berfokus pada beberapa kegiatan, yaitu kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring (online), tempat kerja atau perkantoran menerapkan sistem Work From Home (WFH) 75 persen dan menerapakan protokol kesehatan untuk para pekerja yang melakukan pekerjaan di luar, tempat makan atau restoran dan tempat pembelanjaan dibuka hanya sampai jam 19.00 WIB serta diperbolehkan makan dan minum ditempat maksimal 25% dan selebihnya melalui take away atau delivery, dan tempat ibadah diperbolehkan dengan kapasitas 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan untuk sementara waktu. Dengan demikian adanya kebijakan PPKM tersebut memberikan sedikit banyaknya dampak terhadap kegiatan masyarakat khususnya dalam sektor perekonomian.

Adapun dampak dari diterapkannya kebijakan PPKM terhadap sektor perekonomian yaitu kebijakan PPKM lebih buruk dari PSBB transisi karena kapasitas pengunjung di tempat makan atau restoran diperketat dari 50 persen menjadi 25 persen. Dan adanya pembatasan jam buka terhadap tempat makan dan pembelanjaan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan mobilitas karena hal tersebut dapat melemahkan daya beli masyarakat terutama pada sisi konsumsi rumah tangga. Sehingga omset menjadi turun yang menyebabkan pemulihan ekonomi melambat. Selain itu kebijakan PPKM menurunkan optimesti pengusaha domestik seperti pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata, kuliner, hiburan, hingga retail. Dapat dikatakan adanya penerapan kebijakan PPKM mengganggu perekonomian secara nasional terutama pada PDB kuartal satu 2021.

Sebelum melakukan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah sudah memprediksi dampak yang akan terjadi pada sektor ekonomi. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi adalah menjaga daya beli masyarakat agar tetap tumbuh dengan cara memberikan bansos tepat sasaran dan cepat kepada masyarakat menengah ke bawah. Dan memberi subsidi gaji kepada masyarakat menengah ke atas serta menangani covid dengan tepat dan juga menjalankan 3T (Testing, Tracing, Treatment) terhadap masyarakat.

Pemerintah juga menetapkan Stimulus untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021. Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa alokasi anggaran PEN tahun 2021 tidak banyak berubah dari tahun lalu. Alokasi dana PEN diberikan pada sektor kesehatan, pelindungan sosial, para UMKM dan pembiayaan korporasi, serta dukungan pada sektor prioritas. Adapun rincian dana stimulus PEN 2021 diantaranya adalah Rp. 156,06 triliun dialokasikan pada sektor UMKM yang berfokus pada subsidi bunga KUR, pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, penempatan di perbankan, penjaminan loss limit, dan cadangan pembiayaan PEN. Kemudian terdapat dana insentif sebesar Rp.20,26 triliun meliputi pajak tanggungan pemerintah, pembebanan PPh pasal 22 impor dan pengembalian pendahuluan PPN. Pada sektor kesehatan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 104,7 triliun yang digunakan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana dan prasarana serta alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP. Pada bidang perlindungan sosial memiliki alokasi Rp. 150,96 triliun yang difokuskan pada PKH bagi 10 juta PKM, kartu sembako, kartu prakerja, BLT dana desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon dan subsidi listrik. Untuk program prioritas dialokasikan Rp. 141,36 triliun yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.

Menurut pemerintah dengan adanya kebijakan PPKM dapat mengurangi adanya peningkatan kasus virus Corona. Pemerintah sudah memprediksi hal ekonomi sebelum kebijakan ppkm dilakukan. Jika virus corona dapat dikendalikan maka kegiatan masyarakat terutama ekonomi akan dapat pulih kembali. Mengingat Jawa dan Bali merupakan episentrum perekonomian Indonesia. Namun adanya kebijakan PPKM harus mendapat dukungan dari masyarakat dengan tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Penerapan Kebijakan PPKM memberikan dampak positif maupun negatif. Di lain sisi kebijakan tersebut menekan perekonomian namun juga dapat menekan laju peningkatan kasus virus corona. Karena jika terus menerus meningkatkan maka akan semakin mengganggu perekonomian Indonesia.

Penulis: Anggun Puspitasari

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *