HARDIKNAS : Mengenang perjalanan Ki Hajar Dewantara Sebagai Refleksi Pendidikan Indonesia

Tanggal 2 Mei merupakan hari besejarah di Indonesia, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasinoal (HARDIKNAS). Peringatan hari pendidikan nasional telah ditetapkan setelah keluarnya Surat Keputusan Presiden RI No. 305 Tahun 1959 pada tanggal 28 November 1959. Namun peringatan Hardiknas secara efektif baru dilaksanakan pada tahun 1967 saat Presiden kedua Soeharto menjabat sebagai Presiden RI. Dengan ditetapkannya tanggal 2 Mei sebagai hari pendidikan Nasional merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap jasa-jasa Ki Hajar Dewantara sebagai perintis dan peletak dasar pendidikan Nasional.

Hari Pendidikan Nasional bertepatan dengan hari lahirnya pahlawan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara mempelopori berdirinya Perguruan Taman Siswa yang akhirnya menjadi tonggak awal berdirinya lembaga pendidikan di Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah Perguruan Nasional Taman Siswa setelah pulang dari pengasingan Belanda. Tindakan mewujudkan pendidikan nasional pada saat itu merupakan hal yang sangat berani dan penuh resiko, karena pada tahun 1922 Indonesia masih berada dibawah cengkraman Belanda. Hal tersebut ditujukan Ki Hajar Dewantara kepada penduduk pribumi sebagai tempat mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dimana pada saat itu pendidikan formal sangat sulit didapatkan oleh pribumi dan hanya boleh dinikmati oleh keturunan Belanda dan kaum bangsawan saja.

Ki Hajar dewantara bersekolah di ELS (Sekolah Dasar Belanda), kemudian beliau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera). Namun Ki Hajar Dewantara tidak lulus di STOVIA karena sakit. Ki hajar Dewantara merupakan seorang aktivis sekaligus jurnalis pergerakan nasional. Melalui tulisan-tulisannya, beliau menyampaikan kritik terhadap pendidikan Indonesia yang saat itu dinilai tidak adil dan memandang kasta. Pada tahun 1913 beliau diasingkan ke Belanda bersama dua rekannya Douws Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemoe karena tulisannya yang dianggap menghina pemerintah Hindia Belanda atas tindakan sewenag-wenang terhadap kaum pribumi. Beliau juga menjadi wartawan di berbagai surat kabar seperti Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda. Tjahaja Timoer, dan Poesara.

Setelah proklamasi Kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi menteri pendidikan. Beliau memiliki slogan dalam bahasa jawa yang membangkitkan semangat pendidikan di Indonesia, yaitu “Ing Ngarsa sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.” Yang memiliki arti “di depan menjadi contoh atau panutan, di tengah berbuat keseimbangan atau merangkul, di belakang memberi dorongan atau mendorong.” Sampai sekarang slogan Ki Hajar Dewantara digunakan sebagai simbol pendidikan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia. Slogan tersebut menggambarkan peran seorang guru atau pendidik dalam mendidik anak didiknya.

Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi refleksi pendidikan Indonesia saat ini yaitu “Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hiduo kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatan” (Buku Pusara, 1940). Pemikiran tersebut menjadi tolak ukur pendidikan di Indonesia, dimana masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum bisa mengenyam bangku sekolah dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor wilayah dan faktor financial.

Banyak anak yang belum bisa mengenyam bangku sekolah karena orang tua tidak mampu membiayainya. Bahkan tidak sedikit siswa di Indonesia mengalami putus sekolah. Padahal pemerintah sudah memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Yaitu dengan memberikan Kartu Indonesia Pintar untuk para siswa yang dinilai kurang mampu. Namun hal tersebut belum bisa sepenuhnya mangatasi permasalahan karena tidak sedikit pemberian KIP mangalami salah sasaran. Dimana siswa yang dinilai tergolong mampu mendapatkan KIP, dan sebaliknya siswa yang kurang mampu justru tidak mendapatkan KIP tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah.

Faktor wilayah juga manjadi faktor kesenjangan pendidikan di Indonesia khususnya di daerah pedalaman. Mereka masih sulit mendapatkan aset pendidikan seperti internet, dan lain-lain. Pemerintah harus segera melakukan pemerataan kualitas pendidikan sehingga masyarakat dapat mendapatkan hak nya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Sehingga akan tercipta siswa-siswa yang unggul dan berkualitas.

“Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perebedaan bakat dan kehidupan anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan akomodasi” (Buku Pusara, 1940). Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut menjadi refleksi pendidikan Indonesia dimana masih terjadi di sekolah-sekolah untuk menyamaratakan kemampuan berfikir siswa. Padahal setiap siswa memiliki bakat yang berbeda-beda. Misalnya siswa yang unggul dalam matematik masih kurang dalam bidang seni atau olahraga, dan sebaliknya siswa yang unggul dalam bidang olahraga masih kurang dalam bidang eksakta. Kondisi tersebut harus diperhatikan pemerintah agar anak bisa berkembang dan terakomodasi sesuai bakatnya.

Pemerintah perlu merancang sistem pendidikan yang tidak memaksakan siswanya untuk unggul dalam bidang yang tidak sesuai dengan bakatnya. Jika sistem pendidikan hanya terfokus pada satu bidang saja, maka akan membunuh keunikan dan kreativitas anak-anak. Selain itu, orangtua juga harus menyadari bakat anak yang dimiliki. Dengan mendapat dukungan dari lingkungan maka bakat seorang anak akan tersalurkan. Sehingga seorang anak akan berprestasi sesuai bidangnya masing-masing.

Mahasiswa sebagai agent of social change sepatutnya ikut serta menyumbangkan pemikiran yang rekonstruktif dan solutif dalam dunia pendidikan di Indonesia. Peran mahasiswa dalam meningkatkan mutu pendidikan harus memiliki kerangka acuan dan penafsiran yang jelas Dan melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa terjadi komunikasi yang baik dengan menghasilkan argument sebagai solusi permasalahn pendidikan.

Pemerintah hendaknya memberikan ruang bagi mahasiswa dengan menghargai dan mendengarkan setiap argument yang diutarakan mahasiswa. Bukan menjadikan kegiatan akademik sebagai ancaman bagi mahasiswa yang kritis dalam menghadapi permasalahan pendidikan. Mahasiswa sebagai generasi intelektual dapat memberikan eksistensinya melalui kualitas intelektualnya. Dengan intelektualitasnya, peran strategis mahasiwa sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa.

Olehttp://pmiiremi.com/wp-content/uploads/2021/05/IMG-20210502-WA0036.jpgkarena itu, sebagai mahasiwa yang memiliki tanggung jawab sebagai “agent of social change” khususnya dalam bidang pendidikan. mahasiswa harus bisa mencontoh perjuangan bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro yang gigih dalam memperjuangkan pendidikan rakyat Indonesia kala itu. Maka tugas mahasiswa sebagai generasi muda adalah melanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantoro dan melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan jika dinilai kurang tepat serta memberikan argument yang rekronstruktif dan solutif.

Ditulis oleh: Anggun Puspitasari

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *