Lembaga Advokasi dan Gender adakan diskusi dengan Tema : ” Urgensi Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 terhadap gerakan mahasiswa Guna menuju kampus merdeka “

Dalam rangka menanggapi adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) terkait kekerasan seksual, Lembaga Advokasi dan Gender (Lavender) PMII Rayon Ekonomi UIN Walisongo Semarang mengadakan Diskusi Kajian Gender dengan tema “Urgensi Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 terhadap Gerakan Mahasiswa Guna Menuju Kampus Merdeka.”yang bertempat di Pendopo FEBI, Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sahabati Devi Avivah sebagai pemantik dan juga merupakan Mandataris Ketua Kopri Cabang Kota Semarang.

Tujuan diadakannya Diskusi Kajian tersebut sebagai edukasi dan bekal untuk mahasiswa agar dapat mawas diri terhadap kekerasan seksual di lingkungan sekitar khususnya lingkungan kampus karena pada dasarnya kekerasan seksual bagian dari kejahatan.

“Kekerasan seksual termasuk bagian dari kejahatan, sehingga kita sebagai mahasiswa harus bisa menyikapi dengan baik dan menjadi tanggung jawab besar tidak hanya melindungi korban tetapi memberikan konsekuensi sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual,”Ujar Devi selaku pemantik.

Sehingga dengan adanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual hadir untuk mengatur terhadap permasalahan kekerasan seksual. Tidak hanya melindungi korban tetapi juga memberikan konsekuen pelakunya. RUU PKS ini mengatur dalam cakupan yang universal seperti pemaksaan kehamilan maupun perkosan.

Sahabati Devi juga menambahkan terkait program kampus merdeka dalam menyikapi permasalahan ini. Mendikbud memaparkan bahwa kampus tidak lagi menjadi tempat yang nyaman dan merdeka belajar jika masih ada permasalahan kekerasan seksual. Menurut Devi kampus merdeka adalah kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Karena terkadang masih ada Dosen/ Tenaga pendidik yang melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya, hal ini cukup mengganggu kenyamanan dalam kuliah apalagi sampai diancam terhadap potensi akademiknya sehingga korban merasa takut.

“Jangan kira kampus yang beratas nama Islam sudah terbebas dan aman dari kekerasan seksual. Tentu Tidak. Bahkan kita tidak bisa menjamin pulang dari kuliah akan tetap aman.Tidak semua teman dekat kita terhindar dari perbuatan kekerasan seksual. Meskipun niatnya bercanda seperti menanya kabar ataupun mengomentari perubahan badan, ini sudah termasuk pelecehan seksual. Tidak semua orang nyaman dalam kondisi seperti itu,”Ujar Devi

Dalam sosialisasi Nadiem Makarim mengenai Permendikbud Riset ,bahwa dia melakukan riset dimana riset tersebut diisi oleh para tenaga akademik. Artinya, dosennya mengisi riset yang diminta oleh Mendikbud. Hampir 90% korban pelecehan seksual tidak berani melaporkan diri karena tidak ada regulasi yang jelas sehingga kita tidak boleh membincangkan di publik terkait korban pelecehan seksual karena pada dasarnya setiap korban memiliki batasan kemampuan masing-masing.

Dengan adanya permasalahan kekerasan seksual,Permendibud ini menjadi solusi karena di dalam permendikbud ini salah satunya adalah mengatur Satgas Kekerasan Seksual (Satgas KS).

Satgas Kekerasan Seksual  ini, orang yang akan menjadi bagian dalam satgas tersebut salah satunya adalah Tenaga pendidik dan mahasiswa yang berjumlah 7 orang menurut Permendikbud  dimana yang diutamakan yang berpengalaman menghadapi dan mendampingi  korban kekerasan seksual serta pernah terlibat organisasi yang ranahnya pencegahan kekerasan seksual. Ketika sudah tergabung dalam Satgas KS lingkup kampus harus siap menjadi menjadi pendamping korban kekerasan seksual tidak hanya sekedar mendengar curhatannya.

“ Tidak semua aturan itu 100% sesuai apa yang kita inginkan, karena orang-orang yang membuat peraturan pun tidak ada di lapangan meskipun mereka pernah merasakan menjadi mahasiswa tetapi kita yang dapat merasakannya. Di kampus juga sudah ada PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak),”tambah Devi

Tetapi, dibalik adanya PSGA tersebut mahasiswa yang menjadi korban akan merasa takut karena melihat anggota yang didalamnya PSGA adalah Dosen tentunya akan berpikiran nantinya menjadi bahan perbincangan dihadapan dosen lainnya.

Selain itu, ada orang yang mendorong untuk mewujudkan edukasi kekerasan seksual sehingga KKN Tahun ini diwajibkan program kesetaraan gender.

“Mawas diri dari sahabat-sahabati semua menjadi bagian penting dalam pencegahan kekerasan seksual tidak hanya fokus pada sisi pakaian yang syar’i. Setelah ada Riset, bahwa 90% laki-laki lebih tergoda terhadap perempuan yang menggunakan pakaian tertutup. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki hasrat seksual. Tetapi perbedaan kita dengan hewan adalah kita dapat mengontrol diri pikiran kita,”ujar Devi.

Ketika dari pihak kampus tidak melaksanakan aturan dari Permendikbud Ristek tentunya akan mendapatkan sanksi mulai dari sanksi ekonomi hingga sanksi akreditasi perguruan tinggi.

Sebagai closing statement, Sahabati Devi menyampaikan bahwa belajar mengenai kekerasan seksual itu bukan sesuatu yang mudah tentunya akan menemukan tantangan-tantangan lain. Laki-laki dan perempuan dalam konteks perlawanan seksual itu menjadi hal yang wajar.Masa depan kita masih panjang, kekerasan seksual harus dilawan ( Refi dan Zizi )

Sabtu, (23/11/2021).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *