PEREMPUAN DAN EKONOMI

Dalam persoalan ekonomi, kelompok perempuan bisa dikategorikan kelompok yang rentan termarginalisasi. Marginalisasi adalah suatu kondisi atau proses yang mencegah individu atau kelompok dari partisipasi penuh dalam kehidupan di bidang sosial, ekonomi, dan politik yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Marginalisasi juga dapat dipandang sebagai suatu proses dinamis yang berkaitan dengan penghambatan pencapaian atas nafkah (pendapatan), kemajuan manusia, dan persamaan hak warga negara (Alakhunova, 2015: 8).

Dalam kehidupan ekonomi bermasyarakat, perempuan sering dihadapkan dengan stereotipe bahwa perempuan lebih cocok mengurus rumah dari pada bekerja di luar rumah dan berbagai pandangan lain yang mengecilkan posisi kaum perempuan. Secara keseluruhan, perempuan masih dianggap lebih rendah dari pada laki-laki sehingga kaum perempuan memiliki berbagai kemungkinan yang lebih sedikit dalam berbagai hal, seperti kontribusi dalam perekonomian rumah tangga karena tidak diberikan kesempatan untuk bekerja dan mengembangkan diri, kemudian ada juga yang diberikan kesempatan bekerja tetapi diposisikan pada pekerjaan-pekerjaan domestik seperti pekerjaan pembantu, kebersihan, buruh serabutan ataupun pekerjaan yang sifatnya bukan pekerjaan yang bisa mengambil keputusan suatu perusahaan ataupun pekerjaan. Hal itu, mengakibatkan kesempatan perempuan dalam mengembangkan diri menjadi terhambat baik di dalam lingkungannya sendiri maupun di lingkungan kerja, sehingga ini bisa jadi menjadi pertanyaan yang sangat sensitif dalam lingkungan yang lebih luas seperti “Emang Apa Sih Kontribusi Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi ?”. Pertanyaan demikian semakin menstereotipe bahwa peran perempuan dalam persoalan ekonomi hampir tidak bisa dirasakan dan tidak diketahui keberadaanya. Karena selama ini di lingkungan nasional yang diperbincagkan hanya persolan persenan kursi legislatif perempuan saja yang bahkan hal tersebut hanya macem-maceman ketika perempuan diberikan kesempatan di kursi legislatif tersebut dan mungkin saja persenan tersebut tidak dipenuhi seara yang seharusnya sesuai dengan kuota yang disediakan (politik saja).

Persoalan perempuan yang tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam sektor ekonomi ini kemudian perlu dipertanyakan juga, bagaimana negara Indonesia memberdayakan potensi perempuan dalam sektor pembangunan hingga pertumbuhan ekonomi. Mengingat perempuan Indonesia sejak zaman penjajahan selalu terdoktrin budaya patriarki yang mana perempuan hanya bisa macak, masak dan manak saja. Sehingga pola pikir perempuan kebanyakan sudah sedikit terbelakang sejak dulu pada sektor apapun itu termasuk ekonomi.

Lalu Bagaimana Kondisi Pembangunan Ekonomi dengan Pengarusutamaan Gender ?

Program pembangunan secara normatif seringkali dideklarasikan sebagai upaya melakukan perubahan untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu bagi masyarakat umum. Pembangunan dipahami netral, dalam pengertian tidak memihak atau memberikan peluang yang sama pada kelompok tertentu untuk memperoleh manfaat. Pandangan ini tidak terlalu tepat karena sebenarnya pembangunan memberikan dampak yang berbeda, sesuai dengan tingkat seseorang atau kelompok yang mengakses hasil-hasil pembangunan. Dalam pengertian ini, pembangunan bersifat tidak netral atau merepresentasikan suatu kepentingan dominan, bahkan ideologi tertentu. Sejalan dengan pengertian di atas, pembangunan dalam perspektif gender juga tidak bersifat netral.

Isu kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dan menjadi perhatian serius pemerintah hal ini dengan dibuktikan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Strategi Pengarusutamaan (arus utama) Gender mengikutsertakan gender dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Namun kenyataan menunjukkan bahwa diskriminasi gender masih banyak terjadi dalam seluruh aspek kehidupan meskipun kesetaraan gender mengalami peningkatan. Perempuan mengalami diskriminasi dalam persamaan hak, mengakses sumber pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan dan partisipasi politik.

Sayangnya, program pembangunan yang sedemikian rupa didesain untuk mengakomodasi kepentingan publik, ternyata dalam praktiknya memberikan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, pada titik tertentu, pembangunan yang sudah dianggap ideal mengakomodasi kepentingan umum dan memenuhi hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya justru semakin membuat kelompok perempuan terpuruk. Hal penting lainnya yang menyebabkan perbedaan penerimaan dampak pembangunan ini adalah tingkat kapasitas mengakses antara laki-laki dan perempuan berbeda. Relasi sosial ekonomi sampai saat ini harus diakui masih menempatkan perempuan pada posisi yang cenderung tertinggal. Data BPS menyebutkan sekitar 26% pekerja perempuan adalah pekerja sektor rumah tangga, selain itu, sebagian besar pekerja perempuan adalah pekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah yang proporsinya mencapai 89% atau sekitar 43,8 juta jiwa.

Kontribusi Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.

Sebenarnya dalam upaya “Empowerment Women” dalam sektor ekonomi bisa dilakukan melalui berbagai cara, yaitu melakukan advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender kepada para pegawai; memenuhi hak-hak ketenagakerjaan perempuan seperti hak istirahat melahirkan, keguguran, dan menstruasi; melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan di tempat kerja; memaksimalkan potensi perempuan untuk dapat berkembang dengan jenjang karir yang sama seperti laki-laki; memberi upah yang sama antara perempuan dan laki-laki; dan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan organisasi di dalam perusahaan seperti serikat pekerja.

Salah satu contoh, peran perempuan di dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di sektor perikanan, data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) 2015 menyebutkan, perempuan mengerjakan 70% pekerjaan produksi perikanan dengan waktu kerja hingga 17 jam. Mulai dari menyiapkan bahan bakar, perbaikan alat menangkap ikan, memasak bahan makanan untuk nelayan laki-laki. Setelah ikan tiba di dermaga, perempuan kemudian berperan sebagai penjual atau pengupas kerang. Mereka juga ahli dalam mengolah ikan menjadi makanan siap saji, seperti tekwan, sambal,ataupun kerupuk sehingga harga jual harga jual produk ikan menjadi naik.

Kemudian dilansir pada Kemenkeu.go.id peran dan kontribusi perempuan menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pemulihan, reformasi, serta transformasi ekonomi. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dalam perekonomian. Di Indonesia, peranan perempuan dalam perekonomian semakin signifikan. Pada sektor UMKM, 53,76%-nya dimiliki oleh perempuan, dengan 97% karyawannya adalah perempuan, dan kontribusi dalam perekonomian 61%. Di bidang investasi, kontribusi perempuan mencapai 60%. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara utama pada Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menyatakan bahwa hal tersebut menggambarkan bahwa literasi dan kapasitas perempuan untuk berpikir cerdas, mengamankan dana untuk keluarga, dan menginvestasikan di bidang produktif sangat potensial dan nyata. Jadi tidak dipertanyakan lagi bahwa perempuan tidak hanya memiliki potensi tapi secara aktual mampu berkontribusi.

Kemudian dalam Riset Danareksa juga menemukan adanya peningkatan akses perempuan ke sektor jasa keuangan termasuk fintech. Adapun persentase perempuan yang memiliki produk keuangan pada 2019 mencapai 75,19 persen, meningkat dari 8,99 persen dari 2016 sebesar 66,20 persen. Begitu juga dengan investor perempuan di pasar obligasi negara ritel ORI018 berjumlah 57,82 persen meningkat 1,95 persen dibandingkan ORI017 yang berjumlah 55,87 persen. Selain juga, peningkatan pada persentase perempuan yang melakukan transaksi digital. Pada 2017, tercatat sebesar 28,52 persen atau naik 11,81 persen dibandingkan 2014 yang berjumlah 16,71 persen.

Hal-hal diatas kemudian bisa kita simpulkan bahwa peran perempuan dalam persoalan pembangunan ekonomi negara sangat berkontribusi dengan adanya peningkatan di beberapa sektor ekonomi seperti sektor perikanan, sektor UMKM (yang merupakan industri penyumbang GDP terbesar) hingga pada sektor fintech atatupun investasi. Sehingga tidak bisa dipungkiri sinergitas pengarusutamaaan gender dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Nasional sangat relevan. Sayangnya negara ini terlalu maskulin sehingga hal-hal yang sudah perempuan lakukan untuk negara tidak terekspos secara baik dan sempurna yang menyebabkan stereotipe-stereotipe seperti itu justru selalu bermunculan secara sempurna.

Penulis: Melina Alfiatun Rohmaniah

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *