Reformasi Pajak yang Bijak

Ditengah pandemi covid-19 yang terus melanda di indonesia membuat perekonomian terus bergejolak. Pemerintah terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan berbagai stimulus untuk masyarakat seperti di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan stimulus untuk menopang UMKM. Tentunya dengan terus memberikan stimulus untuk pemulian ekonoomi nasional mengakibatka defisit anggaran dimana pengeluaran pemerintah semakin banyak tetap pendapatan yang di terima pemerintah tidak sebanding. Karena hal itu pemerintah terus mencari cara untuk menambah pemasukan pendapatan negara salah satunya dari sektor perpajakan. Karena pajak salah satu sumber utama penerimaan negara.

Pemerintah melakukan sebuah cara untuk menaikan pendapatan lewat sektor perpajakan yaitu dengan melakukan sebuah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Bentuk pelaksanaannya dapat bervariasi tergantung pada kondisi yang dihadapi, termasuk menambah atau mengurangi tarif pajak, mengubah lapisan penghasilan kena pajak, mengubah ambang batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), mengubah dasar pengenaan pajak, memberlakukan pajak-pajak baru dan menghapus pajak-pajak lama, mengubah komposisi penerimaan pajak maupun melakukan perubahan mendasar terhadap praktik-praktik dan prosedur administratif perpajakan.

Reformasi pajak yang dilakukan pemerintah salah satunya merevisi ketentuan Undang-Undang (UU) No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). dalam draf revisi UU KUP pemerintah merilis sejumlah agenda reformasi pajak. Pertama, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) multi-tarif. Kedua, menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty). Namun rencana reformasi pajak ini masih menuai berbagai polemik. Karena di rasa rancangan reformasi perpjakan yang di ingin dilakukan pemerintah belum bisa efektif dalam menambah pendapatan negara. Dan jsutru rancangan ini memberatkan masyarakat.

Seperti, pajak pertambahnn nilai (PPN) draf yang sudah bocor ke publik dimana pemerintah mengubah Pasal 4A draft RUU KUP , diketahui bahwa pemerintah menghapus beberapa jenis barang tidak kena PPN. Beberapa kelompok barang tersebut di antaranya adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batubara. Selain itu, pemerintah juga menghapus barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dalam kelompok barang yang tidak kena PPN. Barang tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan juga gula konsumsi. Pemerintah juga  telah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN tersebut tertulis pada Pasal 7 Ayat 1.

Tentunya dengan draft seperti ini banyak masyarakat yang menolak karena akan memberatkan masyarkat. Apalagi jika yang di tarif adalah PPN sembako yang menjadi kebutuhan hidup sehari hari. Di tengah pandemi ini  memasukan PPN sembako menajadi objek pajak di rasa langkah yang kurang tepat dimana pmerintah seakan-akan mengejar pendapatan dan tidak memikirkan masyarakat kecil. Memang pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pemajakan sembako bukan berarti pemerintah tidak memikirkan masyarakat kecil.

Pasalnya, pemerintah tengah mereformasi sistem perpajakan yang tujuannya adalah supaya lebih adil dan tepat sasaran. Karena objek pajak yang dikecualikan PPN-nya saat ini termasuk sembako, banyak juga dikonsumsi oleh masyarakat mampu yang seharusnya bisa membayar. Tapi kalau kita lihat lagi PPN juga berpengaruh pada proses produksi barang yang tentunya akan mempengaruhhi harga baik yang ada di swalayan maupun pasar tradisional. Kebijakan perubahan PPN ini memang harus di kaji ulang agar tidak memberatkan masyarakat kecil.

Selain itu, Dalam reformasi pajak yang dilakukan pemerintah yang berupa Tax amnesty.Tax amnesty sendiri memiliki pengertian yaitu suatu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan pengampunan pajak atau penghapusan pajak yang semestinya terutang terhadap wajib pajak. Dengan adanya tax amnesty ini maka wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan. Dengan mengharapkan wajib pajak yang tidak pernah membayar pajak bisa membayar pajak nya. Dengan itu pemerintah mendapatkan tambahan pemasukan untuk negara secara jangka pendek.

Tax amnesty sebenarnya sudah pernah dillakukan pada tahun 2016 dan hasilnya kurang efektif dimana hasil  dari tax amnesty tersebut mendapatkan data harta yang dilaporkan wajib pajak sebesar 4855 Triliun. Dan mendpatakan pemasukan negara sebesar 146,69 Triliun dari target 1.000 Triliun yang ditetapkan. Tentunya hasil ini masih jauh dari kata berhasil. Melihat hasil dari tax amnesty 2016 para ekonom tidak menyarakan kembali diadakanya tax amnesty jiilid 2 ini yang akan dilkukan pemerintah untuk menambah pemasukan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah memang di targetkan untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto pada 2023. Walaupun memang pendapatan yang di hasilkan dari pajak ini belum maksimal karena adanya covid 19. Pemerintah berfikir bahwa tax amnesty jilid 2 merupakan salah satu solusi juga untuk menambal anggaran pemerintah yang defisit. Namun harus di perhatikan dengan di keluarkanya tax amnesty jilid 2 ini bisa menimbulkan kecemburun sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak yang sudah patuh.

Menurut Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam menilai seharusnya pemerintah menegakkan hukum secara tegas atas implementasi tax amnesty pada 2016. Mereka yang tidak mengikuti tax amnesty dan terbukti melanggar pajak harus diproses lebih lanjut, bukan di berikan tax amnesty lanjutan karena menurut piter pemerintah tidak berlaku adil terhadap wajib pajak yang sudah patuh pajak. Tentunya, peerintah harus berfikir kembali dengan bijak agar tax amnesty jilid 2 benar-benar efektif dan tidak meruntuhkan kepercayaan wajib pajak yang sudah patuh jika memang benar-benar tax amnesty jiild 2 di berlakukan.

Dengan adanya reformasi pajak ini memang diharapkan bisa menambah pemasukan negara dan bisa mengurangi defisit anggarn yang di akibatkan covid 19 ini. Tapi masih banyak yaang harus di kaji ulang rancangan reformasi pajak ini jangan sampai malah menambah kesulitan masyarakat di tengah pandemi ini. Tentunya pemerintah juga harus lebih kreatif dan tegas dalam menambah pendapatan negara lewat sektor perpajakan ini. Selain itu juga integritas atau kejujuran pemerintah dalam mengelola pajak bisa ditingkatkan kembali agar tidak ada lagi kasus kasus penggelapan pajak yang membuat masyarakat tidak percaya untuk membayar pajak. Jangan hanya terus merubah tata cara perpajakan dan meminta masyarakat terus membayar pajak tanpa adanya upaya membrantas korupsi yang sering terjadi. Karena mau sebaik apapun kebijakan yang di lakukan tanpa adanya integritas yang baik itu akan menjadi sia sia. Semoga perpajakan di indonesia bisa lebih baik dan benar benar efektif sebagai sumber pemasukan negara.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *